Dasar Hukum

  1. Undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan;
  2. Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tenang Oemerintahan Daerah;
  3. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  4. Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2015 tentang Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pembudidaya Ikan Kecil;
  5. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
  6. Peraturan Menteri nomor 10 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan;
  7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 18/Permen-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan atas Resiko Kepada Pelaku Usaha Perikanan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
  8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 5 tahun 2021 rentang Usaha Pengolahan Ikan;
  9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 41 tahun 2022 tentang Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan;
  10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor Kep.14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama;
  11. Peraturan Daerah Kota Batam nomor 1 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  12. Peraturan Wali Kota Batam nomor 67 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintahan Kota Batam;
  13. Peraturan Wali Kota Batam nomor 132 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan melalui Sistem Integrasi Kegiatan dan Bantuan Perikanan (Perlakuan Si-IKAN).